Akibat Pemblokiran Rekening BUMD PT. SPRH, Karyawan Delapan Bulan Tidak Terima Gaji

Rohilpost.com, Bagansiapiapi – Di balik roda operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), tersimpan kisah pilu para karyawan yang hingga kini masih setia menjalankan tugas, meski hak paling dasar mereka belum diterima.

Sejak Juni 2025 hingga Januari 2026, para petugas keamanan (security) PT SPRH belum menerima gaji selama delapan bulan berturut-turut. Kondisi ini dialami oleh kepala security yang telah mengabdi selama tiga tahun, serta sejumlah anggota security yang sudah bekerja sekitar dua tahun.

Menurut penuturan kepala security PT SPRH, keterlambatan pembayaran gaji terjadi sejak rekening perusahaan diblokir oleh Bupati Rokan Hilir. Sejak saat itu, hak para pekerja tidak lagi dapat dibayarkan sebagaimana mestinya.

“Kami masih bekerja sampai hari ini. Sudah delapan bulan kami belum menerima gaji. Kami bukan tidak mau bekerja, tapi kami juga manusia yang butuh makan. Saya punya istri dan dua anak yang masih kecil yang harus saya nafkahi,” ujar Andres kepala security dengan nada lirih.

Ia menjelaskan, selama ini gaji para pekerja selalu dibayarkan dengan lancar. Namun, sejak pemblokiran rekening perusahaan, kehidupan mereka mulai terhimpit. Kebutuhan rumah tangga semakin sulit dipenuhi, sementara mereka tetap dituntut menjalankan tugas setiap hari.

Lebih memprihatinkan lagi, para pekerja mengaku tidak memiliki waktu untuk mencari pekerjaan sampingan demi menutupi kebutuhan hidup.

“Kami berangkat pagi, pulang sore. Masih bekerja penuh di sini. Untuk cari pekerjaan tambahan, kami benar-benar tidak punya waktu,” ujar Syawal scurity PT. SPRH

Para pekerja juga membandingkan kondisi mereka dengan tenaga honorer di instansi pemerintah yang umumnya mengalami keterlambatan gaji selama tiga hingga empat bulan. Sementara mereka, sebagai pekerja di BUMD milik daerah, telah delapan bulan menunggu tanpa kepastian kapan hak mereka akan dibayarkan.

“Kalau honorer mungkin masih bisa menunggu tiga atau empat bulan. Kami ini sudah delapan bulan, dan sampai sekarang tidak tahu sampai kapan,” ungkap salah satu petugas security.
Para pekerja berharap Bupati Rokan Hilir dapat membuka mata dan hati atas kondisi yang mereka alami. Mereka tidak menuntut lebih, selain hak atas gaji yang telah mereka peroleh melalui kerja dan pengabdian.

“Kami berharap Bapak Bupati berjiwa kemanusiaan. Kami hanya ingin hak kami dibayarkan. Kami juga punya keluarga yang harus kami hidupi,” tutup kepala security.