Kembalikan Formulir Balon Bupati Rohil, Afrizal Siap Berjuang Bersama PKS

Rohilpost.com, Bagansiapiapi – Afrizal yang lebih dikenal dengan nama Epi Sintong ini menyerahkan berkas formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) ke DPD partai PKS Kamis (07/11/2019).

Di kantor PKS Rohil jalan Pahlawan Bagansiapiapi, rombongan mereka di terima oleh ketua DPD Partai PKS Muhammad Rafik, Sekretariat PKS, Bendahara PKS Edison Jamil serta para kader PKS Rohil.

Mengunakan baju batik, Afrizal di dampingi istrinya Syanimar SP,d juga di dampingi anggota DPRD Rohil serta para tokoh masyarakat, tokoh adat, tim dan para simpatisan.

Efi Sintong mengatakan, PKS merupakan salah satu partai besar yang memiliki kader dan mesin politik luar biasa. Jaringan dan komunikasi politik elit partai sudah tidak diragukan lagi. Karena itu dia tidak pernah ragu dengan Kerja-kerja politik partai berlambang bulan sakit itu.

“PKS adalah partai dakwah. Jaringannya mengakar sampai ke bawah. PKS punya kader dan pemilih loyal. Bersama PKS saya siap mengembang amanah dan berdakwah,” tegasnya.

Untuk maju pilkada 2020 ini, Afrizal menegaskan bahwa ketika menjabat jadi anggota DPRD Rohil tidak memiliki kekuasaan eksekutif untuk merubah daerah Rokan Hilir yang lebih baik. Oleh sebab itu dengan kekuasaan tentunya bisa menerapkan keinginannya untuk merubah daerah Rokan Hilir agar lebih bagus lagi.

“Kalau tak ado jabatan tak ada lainnya yang bisa ditunggu ya… enggak? tapi dengan jabatan itulah nanti bisa mengubah Kabupaten Rokan Hilir ini. Walaupun ado niat baik, walaupun punya ide yang berilian namun kalau tidak ado jabatan maka tidak akan dapat merubah daerah Rokan Hilir. Makanya jikalau saya menjadi Bupati Rohil barulah dapat merubah daerah Rohil ini,” jelas Epi Sintong.

Ia menegaskan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rokan Hilir (Rohil) selayaknya berembuk dengan chevron ataupun pertamina yang mengelola Blok Rokan agar daerah memiliki saham yang lebih besar. Dimana saat ini informasinya hanya 10 persen saja saham daerah.

“Kalau bisa saham daerah naik menjadi 25 persen sehingga dengan demikian dapatlah dana tersebut untuk membangun  daerah,”tuturnya.

Dengan memiliki saham tersebut maka kita dapat menerapkan agar masyarakat Rokan Hilir kita dapat bekerja di perusahaan yang bekerja di daerah Rohil ini. Kemudian kontarktor daerah juga di berdayakan agar mendapat tender pekerjaan di perusahaan minyak tersebut.

“Jika mendapat tendernya para kontraktor daerah tentunya mereka akan mempekerjakan putra daerah yang tinggal di daerah Rohil, sehingga perputaran uang tersebut tidak kemana-mana. Dengan demikian, maka ekonomi masyarakat akan meningkat dengan baik. Saat ini sub kontraktor Chevron sebanyak 260 perusahaan tidak satupun kontraktor dari daerah Rokan Hilir,”jelasnya.

Dia juga menegaskan agar perusahaan sub kontraktor Chevron tersebut agar memiliki kantor di daerah Rokan Hilir ini. Kemudian juga management perusahaan pengelola minyak tersebut 60 persen sahamnya dari daerah Rokan Hilir.

“Kita juga ingin agar perusahaan daerah Rokan Hilir dapat menjadi sub kontraktor,” ucap Efi Sintong.

Selanjutnya Ia menegaskan agar dilakukan juga reformasi pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini agar adanya peremajaan pimpinan dalam memimpin organisasi perangkat daerah. Tentunya, kata Ia, melakukan reformasi pimpinan tinggi pratama bagi yang tidak mampu untuk menunjukkan kerja dan kinerja di OPD nya. Reformasi pimpinan tinggi pratama tersebut tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku melalui asisment.

Kemudian itu untuk pengiritan APBD jelasnya semua mobil dinas kepala OPD agar menggunakan mobil Avanza. Hal ini agar dapat pengiritan dana pembiayaaan.

“Setahu saya, mobil torado itu harganya 2 milyar 300 juta, pajaknya 36 juta setahun. Coba kita pakai Avanza pajak hanya 1 juta 300 setahun dan operasional minyak ke Pekanbaru hanya 100 ribu. Oleh sebab itu, jika kepala dinas menggunakan avansa maka dapat pengiritan pajak dan biaya operasionalnya,”jelas Afrizal.

“Jadi ini yang perlu kita perbaiki, sistem itu yaitu PAD, lapangan kerja terbuka, pendapatan kita semakin banyak tentu managemennya harus kita bolo (perbaiki,red) juga,”katanya kemudian.

Kemudian itu, masalah tenaga honor selayaknya diberikan tanda jasa. Karena sudah sekian tahun mengabdi dan bekerja di pemerintahan daerah. Kalau perlu, Kata Afrizal, tenaga honor tersebut dipanggil kembali yang selanjutnya honorer yang berkemampuan bekerja bagus di pemerintahan dan sudah mengabdi puluhan tahun bekerja  maka selayaknya di pertahankan dan diperjuangkan agar menjadi pegawai. Sedangkan yang belum mampu di pemerintahan di carikan solusinya menurut kemampuan tenaga honorer tersebut. Sehingga kemampuan kerjanya dapat disalurkan menurut bakatnya.

“Sekarang ini jangankan tenaga honorer kita dapat tanda jasa, tapi malah diberhentikan tak soda (tak diketahui,red),” ujarnya.

Penulis: JARMAIN